Rezim Blokir

0
305
Oleh : Hendra Yana *

BLOKIR mengingatkan terhadap aturan pelarangan buku yang dianggap merongrong kekuasaan penguasa, jaman otoriter pemerintah secara sepihak bisa melarang produksi dan peredaran buku, dan sensor / bredel terhadap berita yang dianggap akan membahayakan kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan larangan buku karena bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Sekarang tidak jauh beda, muncul tren pemblokiran secara sepihak oleh pemerintah terhadap situs, media sosial yang dianggap memuat konten hoax tanpa melaui prosedur pembuktian di pengadilan.

Tindakan sepihak pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan bisa membahayakan demokrasi dan  kebebasan berekspresi, secara subjektif pemerintah bisa secara sepihak dan semena mena  menutup situs / media sosial yang dianggap membahayakan.

Tolak ukur ” membahaya” dan ” hoax” tidak bisa ditentukan secara sepihak namun harus diuji di ruang pengadilan untuk dibuktikan.

Pendapat saya bukan berarti suka berita hoax, situs / media sosial abal abal, namun prosedur pemblokiran sepihak tanpa proses pembuktian tidak bisa dibenarkan. pemerintah seolah menempatkan masyarakat / penikmat internet bodoh menelan bulat informasi yang bertebaran di dunia maya tidak bisa memfilter/membedakan mana hoax dan bukan.

Sekarang sangat mudah penutupan media sosial bisa dengan mobilisasi pasukan sibernya untuk meminta pengelola medsos memblokir satu akun yang tidak disukai.

Jika pemblokiran sepihak terus berlangsung tanpa batu uji pembuktian, lalu apa bedakan pemerintahan sekarang dengan rezim otoriter ? ***

*Penulis adalah mantan Direktur LBH Pers Jakarta.

LEAVE A REPLY