Penurunan Ongkos Haji Atas Perjuangan DPR RI

0
102
Jamaah haji. Foto : Ist.
JAKARTA, TERKINI.CO- Ketua
Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi saat
mengumumkan penurunan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) 2015, Rabu (27/5)
kemarin yang seolah-olah menerangkan bahwa penurunan BPIH 2015 hanya kerja
sepihak dari Kementerian Agama.

“Faktanya, komisi VIII DPR memiliki bukti bahwa besaran penurunan yang
diusulkan oleh pemerintah hanya 26 Dolar Amerika. Berkat kerja keras DPR yang
menyisir seluruh komponen BPIH, akhirnya diperoleh efisiensi yang cukup besar
hingga 502 Dolar Amerika,”tegas Saleh seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Sejatinya dijelaskan Saleh, DPR tidak begitu mempermasalahkan jika
pemerintah mengklaim penurunan itu berkat kerja pemerintah secara sepihak.
Apalagi, orientasi DPR dalam menurunkan BPIH bukanlah untuk mencari nama.
Melainkan ingin memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia, yang
dapat dimulai dengan penurunan BPIH dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan
haji.

Namun Saleh khawatir, klaim sepihak dari pemerintah ini akan
menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa DPR khususnya Komisi VIII tidak
memikirkan rakyat. Oleh karena itu ia kembali menegaskan bahwa penurunan BPIH
yang sangat signifikan itu adalah atas kerja keras DPR. Bahkan bisa dikatakan,
tanpa campur tangan dan desakan dari DPR penurunan BPIH itu hanya sebesar 26
Dolar Amerika.

“Mungkin ketika menghadap presiden, Menag hanya menceritakan soal
penurunan dan efisiensi yang dilakukan oleh Kemenag. Bisa saja beliau lupa
menyebut bahwa pembahasan BPIH itu dilakukan bersama-sama DPR,”tambah
Politisi dari Fraksi PAN ini.

Meski demikian Saleh juga mengapresiasi penandatanganan Perpres No.64
Tahun 2015, walau sedikit terlambat dari waktu yang dijanjikan Menteri Agama.
Dengan adanya keputusan resmi dari pemerintah tersebut, maka seluruh jemaah
haji dapat segera melunasi sisa pembayaran BPIH-nya.

Dalam keterangan
persnya kemarin, Presiden menjelaskan penurunan BPIH tidak boleh mengurangi
kualitas pelayanan kepada jamaah haji. 

Seperti
dilansir situs Setkab, dia juga berharap efisiensi yang sudah diinisiasi
Kemenag dalam pelayanan publik, penyelenggaraan haji ini seharusnya bisa
diikuti oleh Kementerian dan Lembaga yang lain untuk memangkas biaya-biaya yang
tidak perlu tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada publik. “Semoga
penurunan biaya ini bisa meringankan beban para calon jamaah haji yang akan
menjalankan ibadah,” pungkas Jokowi. (Ayu/DPR/Setkab)

LEAVE A REPLY