Pemerintah Pusat diminta harus hati-hati dalam mencabut Perda

0
59
Presiden Jokowi, Foto :AFP.

JAKARTA, EDITOR.CO.ID-Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf
menegaskan pentingnya Pemerintah Pusat menghormati hak otonomi daerah
bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah yang
dilindungi Konstitusi RI.

“Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi
UUD NRI 1945  Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan peraturan daerah.
Jadi Pemerintah Pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah
namun tanpa kajian yang matang,”kata Almuzzammil melalui keterangan tertulisnya yang diterima Editor.co.id (14/6).

Menurut Almuzzammil, Pemerintah Pusat harus mengakui dan menghormati
produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses
pembahasan berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Kecuali Perda yang telah dikaji secara matang terbukti benar-benar
bertentangan dengan Konstitusi dan undang-undang di atasnya,” jelas
Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Almuzzammil menambahkan, dalam mencabut Perda, Pemerintah harus
hati-hati dan memperhatikan segala aspek, tidak hanya menggunakan
kacamata untuk mengundang investasi.

“Pemerintah harus mempertimbangkan moralitas, norma, nilai agama,
norma masyarakat daerah, dan kondisi generasi masa depan bangsa
Indonesia,“ papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini.

Untuk itu, Muzzammil menegaskan Komisi II DPR RI berencana mengundang
Menteri Dalam Negeri untuk membahas Perda apa saja yang akan dicabut
beserta kajiannya.

“Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas
perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya,” jelas Ketua
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam
Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah.

“Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya,
telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah,” ujar Jokowi
di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Jokowi juga perlu menyampaikan tidak perlu kajian dalam mencabut
perda di hadapan 425 pimpinan perguruan tinggi saat membuka Konferensi
Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di Yogyakarta, Jumat malam, 29
Januari 2016.

“Enggak usah dikaji, langsung cabut saja. Kalau dikaji dulu, nanti setahun malah cuma bisa cabut 15 perda,” ujarnya (KP)

LEAVE A REPLY