Pemerintah Belum Tentukan Payung Hukum Ojek “Online”

0
94
Foto : @GojekIndonesia.

JAKARTA, TERKINI.COM- Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono di Jakarta,
Senin mengatakan pihaknya masih mengamati perkembangan di lapangan.

“Kita mendengar saja perkembangan di masyarakat seperti apa, yang jelas Kemenhub menjalankan undang-undang,” katanya.

Namun, kata dia, pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkaji status ojek
dengan sistem online tersebut karena inti bisnisnya merupakan bisnis
aplikasi, tetapi sudah mengambil ranah transportasi.

“Kita melihat barangkali ada kawan-kawan yang melakukan studi karena ini
menyangkut teknologi, masa untuk alat panggil seperti itu harus diatur
juga,” katanya.

Ditemui terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Atma Jaya Djoko
Setijowarno menilai ojek tidak termasuk ke dalam angkutan umum di dalam
peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

“Sepeda motor itu untuk angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di
jalan-jalan utama, di negara-negara maju pakainya sepeda listrik karena
kecepatannya tidak boleh tinggi,” katanya seperti dikutip Antara.

Selain itu, menurut dia, angkutan umum wajib melakukan pengujian
kendaraan bermotor atau uji kir karena terkait keselamatan untuk
mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.

Djoko menambahkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan Pasal 10 Ayat 4, yakni persyaratan teknis untuk sepda
motor meliputi, muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi,
tinggi muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk
pengemudi dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

“Seharusnya angkutan umum berbadan hukum, tergantung kebijakan walikota, bupati atau gubernurnya,” katanya.

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan belum menentukan
payung hukum terkait angkutan sepeda motor atau ojek yang tersambung
dengan aplikasi dalam jaringan atau “online”.(Ant)

LEAVE A REPLY