Pembangunan Ketahanan Keluarga Masih Terabaikan

0
104

JAKARTA, EDITOR.CO.ID- Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) DPR RI memandang pembahasan tema peran keluarga yang terintegrasi
dengan pembangunan nasional masih terabaikan. 

Pembahasan tentang pembangunan
selalu menitik-beratkan hanya pada dua objek saja, yaitu individu dan
masyarakat. 

 “Terabaikannya peran keluarga dalam pembangunan
berdampak pada maraknya  kasus kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja,
narkoba,  radikalisme, hingga memudarnya semangat nasionalisme,” kata
Wakil Ketua Komisi VIII yang juga anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifah
Amaliah melalui keterangan tertulisnya kepada TERKINI.CO, Senin (22/6).
Menurut Ledia, kasus-kasus tersebut merupakan salah
satu indikasi rapuhnya kondisi keluarga Indonesia. “Sejatinya keluarga
adalah institusi utama dan pertama dalam pembangunan SDM,” jelas
legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 1 yang meliputi Kota
Bandung dan Cimahi.  
Urgensi
RUU Ketahanan Keluarga
Fraksi PKS menilai, sebagaimana disampaikan Ledia,
UU yang berkaitan dengan persoalan keluarga, misalnya UU Perkawinan, UU
Perlindungan Anak, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan sebagainya belum
memadai untuk menempatkan institusi keluarga secara utuh dalam kaitannya dengan
pembangunan.
“Berbagai peraturan perundangan di Indonesia
hanya mengatur keluarga secara parsial, sehingga gambaran utuh mengenai
ketahanan keluarga tidak muncul sebagai prioritas pembangunan,” tegas
Ledia.
Atas dasar ini, lanjut Ledia, Fraksi PKS
berinisiatif mengajukan RUU Ketahanan Keluarga dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) DPR RI masa periode 2015-2019. Untuk menampung banyaknya aspirasi
dalam proses legislasi tersebut, Fraksi PKS mengadakan Focus Group Discussion
(FGD) yang diselenggarakan pada Senin (22/6) di Aula Fraksi PKS Gedung
Nusantara l Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 
FGD ini sekaligus turut
menghadirkan beberapa stakeholders sebagai
narasumber, yaitu Prof. Euis Sunarti, Ph.D (Guru Besar Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga IPB), Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc (Deputi PUG bidang Politik Sosial dan Hukum Kementerian
PPPA), dan Dr. Surya Chandra Surapaty (Kepala BKKBN)

“UU ini dapat menjadikan Ketahanan Keluarga
sebagai prioritas pembangunan agar tercapai indeks
kebahagiaan, dan pada gilirannya akan menjadikan ketahanan  nasional makin
kuat,” pungkas Ledia. (Wan)

LEAVE A REPLY