PDIP, Nasionalis atau Aliran?

0
209

Oleh : Tarli Nugroho*

PDI-P memilih 10 Januari 1973 sebagai tanggal kelahirannya. Pemilihan tanggal itu menunjukkan pengukuhan identitas partai tersebut sebagai produk dari fusi lima partai yang terjadi pada 1973. Jadi, meski memakai label ” Perjuangan”, sebuah label yang dinotariskan sejak 1 Februari 1999, dan dideklarasikan secara besar-besaran pada 14 Februari 1999, toh PDI-P tak bermaksud menjadikan momen Reformasi dan tanggal-tanggal terakhir tadi sebagai penanda kelahirannya.

Sebagai partai yang diasosiasikan sebagai oposan Orde Baru, partai ini ternyata lebih suka menjadikan momen konsolidasi politik Orde Baru melalui fusi partai pada 1973 itu sebagai penanda kelahirannya. Ini adalah pilihan identitas politik yang menarik.

Pada 10 Januari 1973, lima partai politik di luar partai-partai Islam yang telah berfusi menjadi PPP secara resmi melakukan fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lima partai itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Identitas PDI–dan kemudian PDI-P–sebagai “partai nasionalis” sebenarnya lebih banyak disumbang oleh PNI. Namun, jika kita mengikuti perkembangan organisasi kepartaian PDI, terutama sejak awal dekade 1980-an, sebagian besar pendukung Soekarno, yang notabene sebelumnya merupakan para pentolan PNI, secara sistematis mulai disingkirkan oleh rezim dari kepengurusan partai. Berbagai sengketa kepengurusan PDI pada masa lalu, baik di pusat maupun di daerah, selalu berujung pada penyingkiran tokoh-tokoh PNI dan barisan Soekarnois.

Saya tidak punya catatan mengenai bagaimana jejak tokoh-tokoh Murba di PDI. Namun, peranannya sepertinya kecil saja. Apalagi sesudah Adam Malik, tokoh Murba yang pernah menjadi Wakil Presiden, tak lagi berada di lingkaran kekuasaan. Tan Malaka, yang menjadi pendiri sekaligus ikon Murba, juga tidak pernah menjadi ikon di PDI.

Adapun IPKI, di atas kertas sebenarnya lebih dekat dengan Golkar. Terbukti, bahkan sejak masa Orde Baru, persisnya tahun 1994, IPKI kemudian memilih jadi ormas non-afiliasi. Namun demikian, secara genealogis bisa dikatakan jika IPKI menjadi penanda awal dari keterlibatan elite militer di dalam partai banteng.

Sesudah Reformasi, dalam Pemilu 1999, tiga dari lima partai yang sebelumnya telah berfusi menjadi PDI, ikut menjadi kontestan politik sendiri. PNI, IPKI dan Murba ikut jadi kontestan Pemilu. Khusus PNI, partai ini bahkan pecah menjadi tiga kontestan sekaligus, yaitu PNI Supeni, PNI Front Marhaenis, dan PNI Massa Marhaen. Perpecahan partai-partai hasil fusi Orde Baru juga menimpa PPP. Semua partai Islam yang sebelumnya berfusi menjadi PPP kemudian memisahkan diri.

Kembali ke PDI-P, cukup menarik untuk memperhatikan bahwa saat partai-partai lain yang telah berfusi pada 1973 kembali memisahkan diri dan mendeklarasikan kelahirannya kembali menjelang Pemilu 1999, Parkindo dan Partai Katolik tidak melakukannya. Sejumlah partai Katolik dan Kristen yang berlaga dalam Pemilu 1999 tak ada satupun yang memiliki afiliasi dengan dua partai klasik tadi. Ini hal yang menarik, mengingat dua partai ini tergolong partai berpengaruh pada masanya.

Dari tinjauan ringkas ini, identifikasi PDI-P sebagai representasi partai golongan nasionalis (dalam pengertian Soekarnois-Marhaenis) sebenarnya menjadi problematis. Sejak lama golongan nasionalis memang telah tercerai-berai.

Dan jika kita hari ini bicara politik aliran, maka sebagaimana halnya tahun 1950-an, sebenarnya ada banyak sekali jurusan dalam politik aliran di Indonesia hari ini, meski tak semuanya menunjukkan identitas alirannya dengan tegas.***

*Penulis adalah aktifis di Institute for Policy Studies (IPS) dan Wakil Sekjen HKTI serta Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI.

LEAVE A REPLY