Yusril : PERPPU Pembubaran Ormas membuka peluang kesewenangan-wenangan

0
62

JAKARTA, TERKINI.COM- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama Koordinator Tim Pembela HTI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menggelar konferensi pers terkait terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto hari ini (12/7/2017).

Yusril menilai isi perppu tersebut adalah kemunduran demokrasi di negeri ini dan membuka peluang bagi sebuah kesewenang-wenangan.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menuturkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada saat ini harusnya sudah cukup baik.

UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan ormas, melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut.

Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut.

Menurut Yusril, Perppu ini dikeluarkan tidak atas kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur oleh UUD 45. Pembubaran HTI, dan hingga saat ini belum lah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

Yusril menambahkan, pihaknya akan melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melawan Perppu pembubaran Ormas.

Selain dari pada HTI, ada beberapa ormas akan melakukan menguji peraturan (perppu ini).”Jadi konsen untuk menguji perppu tidak hanya HTI. Saya berkewajiban membela mereka terutama ormas Islam yang merasa eksentensinya merasa terancam dengan Perppu tersebut,”ujarnya (TC)***

LEAVE A REPLY