KLHK temukan sebanyak 5.827 batang kayu ilegal di Sumsel

0
108
Ilustrasi kayu hasil kegiatan Illegal logging di hutan produksi Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Sigid Widagdo/Mongabay.co.id

JAKARTA, TERKINI.COM- Upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) terus digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada patroli yang dilakukan tanggal 17-20 Februari 2017, tim KLHK menemukan tumpukan kayu gelam (Melaleuca leucadendron) sebanyak 5.827 batang, yang tersebar di 3 lokasi pinggir sungai batas kawasan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Jumlah temuan tersebut terdiri dari 2.614 batang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama, 3.150 batang di TKP kedua, dan 63 batang di TKP ketiga.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Genman S. Hasibuan mengatakan, Semua kayu gelam temuan tersebut telah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan alat gergaji mesin (chain saw) sehingga tidak dapat dipergunakan lagi oleh pelaku.

“Jalur sungai yang dibuat pelaku untuk mengeluarkan kayu gelam dari kawasan SM juga telah ditutup dengan potongan gelam oleh tim patroli,”ungkapnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Terkini.com (20/02/2017).

Genman menambahkan. Selain temuan kayu ilegal, tim juga menemukan empat unit sampan perperahu yang diduga digunakan pelaku untuk memobilisasi kayu keluar dari dalam kawasan. Keempat unit perahu tersebut saat ini telah diamankan di kantor resort terdekat.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sumatera, Halasan Tulus menyatakan, saat ini sedang dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) tentang kemungkinan keterlibatan pemodal tindak pidana kehutanan (Tipihut) tersebut, dengan modus memberikan sejumlah uang ke beberapa orang dan pengembalian berupa kayu gelam.

“KLHK akan terus meningkatkan pengamanan kawasan hutan, melalui patroli dan penegakan hukum di berbagai kawasan hutan yang rawan illegal logging,” tegas Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani dalam menyikapi adanya Tipihut tersebut. (Wan)

 

LEAVE A REPLY