KLHK Dorong Perbaikan Tata Kelola Lahan Gambut

0
88

Lahan gambut alami. Foto : Greenpeace.

BOGOR, TERKINI.CO- Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong perbaikan tata kelola lahan gambut di
Indonesia melalui Workshop
Nasional Kebijakan dan Tata Kelola Lahan Gambut di Indonesia” di
Bogor yang dihadiri
berbagai kalangan.
Ir Arief Yuwono MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Arief Yuwono menjelaksan, workshop ini melibatkan seluruh pihak yang berkentingan agar dapat
memberikan rekomendasi dan alternatif solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia serta dapat
bersama-sama menjalankan peraturan dan kebijakan pemerintah demi perbaikan upaya perlindungan dan pengelolaan
ekosistem gambut yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Kerusakan lahan gambut telah
dimulai sejak dua dekade lalu, dan saat ini kerusakan serta dampaknya telah berada
dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kerusakan tersebut bukan saja disebabkan oleh hilangnya vegetasi di atasnya, melainkan
karena terjadi pengurasan
air gambut secara berlebih (over drainase)
melalui saluran-saluran,”ujarnya.
Pada awalnya lanjut Arief, pembangunan saluran-saluran di
atas lahan gambut lebih ditujukan untuk mengatur tata air bagi kegiatan
pertanian (misalnya lahan
gambut eks PLG di Kalimantan Tengah pada tahun 1995/1996) dan untuk sarana
transportasi kayu tebangan atau produk
bukan-kayu dari dalam hutan. 
Lahan gambut di Indonesia (Sumatera,
Kalimantan dan Papua) pada umumnya terletak di dataran rendah dekat pantai
(< 80 km dari pantai) dan berada pada elevasi < 20 m dari permukaan
laut.  Sehubungan dengan hal ini, lahan
gambut di Indonesia sangat rentan terhadap genangan akibat adanya kenaikan muka
air laut (menurut IPCC, kenaikan muka air
laut sekitar
3 mm/tahun).
Peristiwa tergenangnya lahan gambut akan
semakin di perparah dan dipercepat akibat materi gambut yang semakin berkurang
akibat kebakaran dan oksidasi serta kedalamannya juga semakin berkurang akibat
subsiden. Hilang/berkurangnya materi gambut, mengakibatkan lahan gambut
mengalami depresi (berbentuk cekungan) yang jika tergenang air akan menyerupai
danau. Kondisi tergenangnya lahan gambut pesisir sudah mulai nampak
di lahan gambut Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah.
Disinyalir adanya beberapa perusahan
kelapa sawit di Riau dan Aceh (Sumatera), yang hamparan perkebunannya sudah
mulai bermasalah, kini lahan usahanya dilepaskan/dijual kepada pihak lain.
Kementerian Pertanian pada Desember 2013
telah menerbitkan Atlas Lahan Gambut Terdegradasi Pulau Sumatera. Dari atlas
ini diperlihatkan sekitar 2,5 juta hektar (atau sekitar 38,5% dari total 6,5
Juta ha) lahan gambut di Sumatera dikategorikan dalam status terdegradasi dan
umumnya ditumbuhi oleh semak/belukar. 
Menurut Arief, Indonesia telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengendalikan kerusakan ekosistem gambut mulai dari upaya di
tingkat global, regional, nasional, sampai di tingkat lokal/daerah. Pada tahun 2009, melalui UNFCCC COP-15 di  Copenhagen, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah positif dengan menyampaikan komitmen sukarela untuk mengurangi emisi sebesar 26%-41% pada tahun 2020.
Di tingkat ASEAN peran Indonesia ditunjukkan melalui
ratifikasi AATHP (Asean Agreement on
Transboundary Haze Pollution
). 
Dengan diratifikasinya perjanjian ini Indonesia mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk tidak mengirim asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut
ke negara-negara anggota ASEAN khususnya Malaysia dan Singapura
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan
kebijakan moratorium
hutan alam primer dan lahan gambut melalui INPRES No. 10
tahun 2011, yang diperpanjang  dengan INPRES
No.6
Tahun 2013,
dan baru saja diperpanjang lagi dengan INPRES No.8 Tahun 2015. Disamping
kebijakan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah
No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini diresmikan pada bulan September 2014.
“Kami memahami bahwa, penerbitan berbagai kebijakan
pemerintah tersebut hanyalah merupakan salah satu instrumen yang diperlukan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem gambut berkelanjutan. Hanya dengan
komitmen dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha
(private sector), masyarakat, para
peneliti, lembaga swadaya masyarakat, dll, maka pengelolaan ekosistem gambut
berkelanjutan dapat terwujud”kata Arief Yuwono.
Seraya menambahkan, kesalahan perlakuan terhadap
ekosistem gambut yang tidak memperhatikan karakteristik dan daya dukung
ekosistem gambut yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dengan skala yang
sangat luas dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua agar
tidak terjadi lagi dikemudian hari. (Wan)

LEAVE A REPLY