Jelang Ramadhan, Pemerintah didesak jaga stabilitas harga pangan

0
116
Anggota DPR RI Herman Khaeron (kanan) ketika mengunjugi lahan pertanian milik pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat Babakan Ciwaringin, KH Zamzami Amin di Desa Tangkil, Kecamata Susukan, Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu. Foto: Cecep/radarcirebon.com

JAKARTA, TERKINI.COM- Komisi IV DPR RI desak Pemerintah menjaga stabilitas harga pangan terkait persiapan bulan suci Ramadhan.

”Hal ini sesuai UU no 18 tahun 2012 tentang pangan telah menggariskan bahwa pangan adalah hak azasi manusia, dan dalam pemenuhannya kepada setiap individu masyarakat bahwa pangan harus tersedia dan terjangkau secara cukup, beragam dan bergizi seimbang,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron seperti dikutip dari Kabarparlemen.com (01/05/2017).

Menurut Herman, Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai negara agraris, dan karenanya sepanjang tahun dapat memproduksi pangan sesuai keunggulan komoditasnya. Namun persoalan lahan, air, benih, pupuk, permodalan, teknologi, dan perubahan iklim menjadi masalah produksi yang selalu menghantui petani.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan daya beli masyarakat, juga terus menerus menjadi faktor meningkatnya permintaan terhadap pangan, sehingga butuh upaya ekstra dalam pemenuhannya.

” Saat ini penduduk kita sebesar 255 juta jiwa, total luas lahan darat kita 1,9 juta km2, dengan luas lahan pertanian pangan hanya 7,5 juta Ha. Sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan lainya di negeri ini, lahan pertanian produktif tergerus terus, dan kedepan akan menjadi semakin sempit. Begitu juga dengan ketersediaan air sebagai sumber utama produksi pertanian semakin menurun daya dukungnya,” ujar politisi Demokrat ini.

Sementara itu, menurut Herman, petani selama ini hanya terlibat dalam budidaya pertanian saja, petani hanya terbatas dalam usaha menanam/budidaya dan tidak menikmati pasca panen. Ruang keuntungan di pasca panen hanya dinikmati oleh para pedagang dan industri yang sebagian besar dikuasai oleh pemodal dan disinilah sesungguhnya keuntungan terbesar di sektor pangan.

” Sehingga selalu saja muncul stigma permainan para spekulan, kartel, atau mafia pangan dalam perjalanannya,” ujar alumnus HMI ini.

Pasca di likuidasinya organisasi pemerintah setingkat esselon 1 pasca panen, kata Herman, baik di Kementrian pertanian maupun di kementrian kelautan dan perikanan, tidak ada yang mengurusi pasca panen.

Padahal dalam UU 18 tahun 2012 tentang pangan, justru mengharuskan dibentuknya Lembaga Pangan Nasional di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang semestinya sesuai amanah Undang-undang sudah terbentuk pada November 2015, yang sampai saat ini belum juga terbentuk.

”Menanggapi apa yang menjadi pernyataan presiden, saya merespon secara positif dan berharap pemerintah konsen terhadap persoalan pangan dengan berbagai upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasinya, dengan segera membentuk Lembaga Pangan Nasional, mempermudah permodalan, dan melibatkan petani dalam perannya di pasca panen, sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lainya di bidang pertanian juga mendapat perhatian prioritas dari pemerintah,”tandasnya (KP/TC)

LEAVE A REPLY