Ini alasan politis Filep Karma tak lagi minum bir

0
518
Filep Karma dan Dandhy Dwi Laksono. Foto : dok Dandhy Dwi Laksono.

JERMAN, TERKINI.COM- Tokoh Papua, Filep Karma yang pernah divonis 15 tahun penjara dan menolak grasi presiden berbagi cerita tentang “Politik Alkohol”

“Saya sudah berhenti minum bir,” kata Filep Karma kepada jurnalis Dandhy Laksono ketika bertemu di Jerman kemarin.

Tepatnya sejak 1998, bersama mekarnya gerakan reformasi yang bulan ini berumur 19 tahun. Mantan tahanan politik Papua ini lalu menyebut alasannya tak lagi menenggak minuman alkohol: “Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua.”ujarnya.

Ihwal sikap terhadap “politik alkohol” juga saya dapati di pedalaman Merauke ketika tokoh-tokoh gereja juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap penguasaan tanah. Bukan soal dosa dan pahala.

“Mereka yang suka mabuk akan berusaha mendapatkan uang. Kalau uang sudah habis, lalu tergoda menjual tanah ke perusahaan (kelapa sawit),” kata Nico Rumbewas, seorang pastor di Muting.

Warga Dayak yang mengelola “bank alternatif” atau credit union di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat, juga tidak memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya yang membuka usaha warung yang menjual minuman alkohol.

Lagi-lagi bukan karena motif agama. “Perusahaan melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat lewat minum-minum dan mabuk-mabuk. Kami tidak mau mendukung usaha yang melancarkan pengambilalihan tanah dan mengancam ekonomi anggota CU yang lain,” tutur pengelola CU Gemalaq Kemisiq.

Karma sendiri divonis 15 tahun penjara setelah mengibarkan bendera “Bintang Kejora” dalam sebuah upacara di Jayapura pada 1 Desember 2004.

Saat Presiden Jokowi hendak memberi grasi, ia menolak karena menerima grasi Presiden RI sama saja dengan mengaku salah dan memohon pengampunan. Sementara baginya, menuntut kemerdekaan Papua bukan merupakan kesalahan dan tak perlu ampunan.

“Akhirnya saya dipaksa keluar penjara setelah menjalani 11 tahun karena remisi-remisi. Saya dipaksa masuk, sekarang saya dipaksa keluar demi citra internasional bahwa RI tak punya tahanan politik,” katanya. (Dandhy Dwi Laksono)

LEAVE A REPLY