Impor Ikan, DPR nilai Pemerintah salah kaprah

0
85

Ikan impor dari Korea Selatan. Foto : Indra Wijaya.

JAKARTA, EDITOR.CO.ID- Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan impor
ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini, adalah tindakan
yang salah kaprah.

Sebab, dengan adanya kebijakan yang semakin besar tersebut,
menumbuhkan luka yang sangat mendalam bagi nelayan kecil, yang menaruh
harapan begitu besar terhadap perlindungan dan pemberdayaan dari
pemerintah.

“Kebijakan importasi ikan ini salah kaprah. Janggal dimana-mana.
Sektor perikanan yang seharusnya sebagai penyangga kebutuhan pangan
pertanian, malah ikut latah untuk ikut-ikutan impor,” papar Akmal di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Akmal menambahkan kejanggalan kebijakan importasi ikan ini tampak
pada rujukan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada
tahun 2014, yang menyebutkan bahwa total produksi perikanan tangkap di
laut menunjukkan tren yang meningkat.

Data tersebut menyebutkan pada tahun 2009, tangkapan ikan hanya
4.812.235 ton. Tetapi, melonjak drastis pada tahun 2014 menjadi
5.779.990 ton.

“Pemerintah membuat dalih bahwa selama ini hasil tangkapan nelayan
tidak memenuhi syarat industri. Padahal, produksi ikan nelayan Indonesia
sangat tinggi, misalnya, jenis ikan makarel, tuna, tongkol dan
cakalang, juga dengan kualitas yang sangat baik, terutama hasil
tangkapan nelayan di Indonesia Timur,” jelas Legislator PKS dari Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Akmal menambahkan beberapa daerah di Indonesia Timur yang memiliki
produksi ikan cukup tinggi tersebut, misalnya di Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku dan Papua. Di sisi lain, kebutuhan yang cukup besar,
berada pada kota-kota besar di pulau Jawa. Selain keterbatasan sarana
dan prasarana logistik untuk produk segar, pemerintah, nilai Akmal,
terlalu malas untuk mengangkut ikan yang baik dari wilayah timur ke
pulau Jawa.

“Bukti yang sangat nyata dapat kita peroleh dari data KKP sendiri
pada besarnya tangkapan ikan tuna. Pada tahun 2009, hasil tangkapan tuna
secara nasional sebesar 163.965 ton. Sedangkan tahun 2014 meningkat
menjadi 310.560 ton. Sedangkan tahun 2015, tuna kita bersaing ketat
dengan Australia dan lebih tinggi dari tangkapan negara China,” jelas
Akmal.

Selain itu, Akmal juga menilai setidaknya terdapat tiga isu krusial
yang perlu menjadi perhatian pemerintah terharap buruknya regulasi
perikanan. Pertama, pemerintah belum fokus pada alur distribusi produk
perikanan, dimana masih terjadi gap antara daerah produksi dan pasar.
Kedua, masih saja terjadi lambannya perizinan pengoperasian kapal.
Ketiga, sistem logistik produk perikanan tangkap yang masih primitif
sehingga sulit menstabilkan suplai ikan pada industri pengolahan.

“Pemerintah harus memaksimalkan konsep SLIN (Sistem Logistik Ikan
Nasional) yang telah diluncurkan tahun 2014 lalu. Jika ikan makarel yang
di impor itu masih wajar. Namun untuk tongkol, cakalang dan baby tuna
jika masih diimpor juga menjadi suatu yang lucu dan tidak masuk akal,”
tandasnya (EI)

LEAVE A REPLY