Greenpeace protes mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris

0
90

JAKARTA, TERKINI.COM- Greenpeace Indonesia hari ini melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, memprotes mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris seperti yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump minggu lalu.

Sebagai negara penyumbang emisi terbesar kedua setelah China, bahkan industri di negara tersebut merupakan emiter terbesar sejak tahun 1850-an atau era Revolusi Industri hingga tahun 2010, Amerika Serikat akan menjadi penghambat serius tercapainya penahanan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius.

“Presiden Trump seolah menutup mata dari dampak perubahan iklim yang terjadi, jutaan manusia telah menjadi korban dari berbagai bencana seperti banjir, kekeringan dan cuaca ekstrim, seperti yang terjadi di negara rentan seperti Indonesia,” ujar Didit Haryo, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Langkah Presiden Trump tidak mewakili apa yang sebenarnya telah terjadi di kota-kota di Amerika. Industri fosil seperti batubara yang menjadi emiter terbesar di AS, sedang berusaha dia hidupkan kembali. Tetapi batubara akan semakin sulit bersaing karena energi surya dan angin telah menjadi begitu murah. Kedua industri energi terbarukan tersebut bahkan menciptakan lapangan pekerjaan dua kali lipat dibanding industri batubara di negara mereka. Tercatat Amerika Serikat menempati peringkat ketiga negara dengan instalasi energi surya terbesar di dunia pada 2016.

Bagaimanapun, langkah yang diambil Presiden Trump tidak akan menghentikan komitmen-komitmen serius yang telah diambil oleh para kepala negara di dunia. “Indonesia juga telah menyatakan akan tetap menjaga komitmennya, tetapi saat ini penting untuk dilihat bagaimana penurunan emisi ini bisa diimplementasikan khususnya di sektor energi,” tambah Didit.

Selama ekspansi batubara masih terus dilakukan maka Pemerintah Indonesia juga akan sulit untuk memenuhi komitmennya dalam Kesepakatan Paris. China telah membuktikan komitmen transisinya dengan pembangunan 43.000 megawatt (MW) pembangkit energi surya sampai tahun 2016 dan menghentikan pembangunan 104 PLTU batubara dengan total kapasitas 120.000 MW.

“Tidak perlu lagi ada perdebatan apakah energi terbarukan mampu atau tidak untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Yang terpenting adalah kemauan politik dari seorang pemimpin yang akan membawa sebuah negara pada jalur pembangunan yang rendah karbon,” tutup Didit. (TC)

LEAVE A REPLY