DPR RI : Pemerintah Harus Menjaga Daya Beli Masyarakat

0
78

Ilustrasi: Sejumlah ibu rumah tangga sedang berbelanja sayur-mayur untuk
kebutuhan sehari-hari. Tingkat daya beli masyarkat yang menurun membuat
mereka harus berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya. Foto : ANTARA

JAKARTA,
TERKINI.CO – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (FPKS) Ecky Awal Mucharam mengatakan, adanya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) massal merupakan kenyataan pahit yang disebabkan adanya perlambatan
pertumbuhan ekonomi. 

“Jika sektor
riil terpuruk, maka sebagian besar masyarakat menjadi korban. Oleh karena itu
pemerintah harus bertanggung jawab dengan cara menjaga daya beli tetap tinggi,
mengembalikan gairah pelaku ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja khususnya
di sektor-sektor padat karya,” kata Ecky, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta,
Rabu (4/6).
Ecky
menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir bulan
Februari 2015, pengangguran terbuka sudah bertambah sebesar 300 ribu orang
menjadi 7,45 juta orang atau sebesar 5,81 persen dari total angkatan
kerja. 
Sementara
itu, lanjut Ecky, di semester sebelumnya, pengangguran masih berjumlah
7,15 juta orang atau sebesar 5,7 persen angkatan kerja. Menurut Ecky, ini
merupakan rekor pengangguran tertinggi sejak Agustus 2012 di mana pengangguran
tercatat sebesar 7,24 juta orang.
“Hampir bisa
dipastikan angka pengangguran saat ini sudah bertambah lagi, sebab makin banyak
laporan yang masuk mengenai pemutusan hubungan kerja dari berbagai sektor
antara lain industri tekstil, alas kaki, pertambangan, migas, semen, serta
otomotif, termasuk kawasan industri seperi Batam atau sentra tekstil Majalaya,”
ujar Ecky.
Ecky
menjelaskan, bahwa pada dasarnya PHK besar-besaran ini terjadi akibat kedua
sisi ekonomi baik sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply
side
) terpuruk. Di sisi permintaan selain faktor pelemahan ekonomi Tiongkok
yang menghambat ekspor, yang paling memukul sebetulnya adalah pelemahan konsumsi
akibat lonjakan inflasi setelah dilepasnya harga BBM ke pasar. Sementara di
sisi penawaran, pelemahan terjadi akibat melempemnya belanja modal (investasi)
pemerintah, serta para investor swasta yang kepercayaan dirinya tergerus akibat
situasi politik yang gaduh serta penegakan hukum yang tak menentu.
“Oleh karena
itu yang bisa dan mesti pemerintah lakukan adalah memperkuat kedua sisi
tersebut. Pertama, di sisi permintaan pemerintah mesti menjaga daya beli
masyarakat. Segera realisasikan program-program cash transfer semacam
BLT, KIS, KIP, dana desa, dll dengan cakupan yang maksimal. Hal ini dilakukan
agar daya beli masyarakat bisa kembali naik setidaknya ke level
sebelum subsidi BBM dicabut,” tegas Ecky.
Kedua,
lanjut Ecky, sisi penawaran diperkuat selain dengan pemberian insentif-insentif
fiskal, yang terpenting adalah meningkatkan kepercayaan diri dan gairah para
pelaku ekonomi. Menurut Ecky, kuncinya adalah mewujudkan stabilitas politik dan
hukum serta mengembalikan kredibilitas pemerintah.
“Untuk
jangka panjang, pemerintah harus memberantas hi cost economy baik
dari sisi birokrasi maupun infrastruktur, agar pengusaha tidak lari ke negara
lain. Sementara itu untuk jangka pendek, pemerintah harus menciptakan lapangan
kerja lewat realisasi belanja modal atau investasi pemerintah. Proyek-proyek
infrastruktur harus dikebut, sebab ini adalah sektor padat karya serta
menghasilkan multiplier effect,”jelasnya.

LEAVE A REPLY