DPR Desak Panglima TNI Akomodasi Penggunaan Jilbab

0
54
Ilustrasi : Prajurit TNI
JAKARTA, TERKINI.CO- Tidak
selarasnya pernyataan Panglima TNI Moeldoko yang mempersilakan wanita TNI
(prajurit muslimah) berjilbab dengan aturan yang berlaku di institusi internal
TNI, menuai reaksi dari senayan. 
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sukamta, mengatakan, Panglima TNI harus
merealisasikan pernyataanya tersebut untuk memperbolehkan wanita TNI mengenakan
jilbab saat bertugas, ke dalam sebuah peraturan
“Ketika Panglima TNI Moeldoko
melontarkan pernyataan diperbolehkannya prajurit muslimah TNI berjilbab,
masyarakat mengapresiasi. Panglima TNI Moeldoko telah memberi harapan kepada
prajurit muslimah TNI atas kebebasan beragama.  Namun, ketika Kepala Pusat
Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Fuad Basya, menganulir pernyataan dengan
menyatakan bahwa berjilbab boleh asalkan tidak untuk pakaian dinas, hal ini
kembali mengecewakan masyarakat. Kebebasan beragama yang menjadi harapan
masyarakat dan prajurit muslimah TNI seolah hanya harapan palsu saja. Panglima
TNI janganlah PHP (pemberi harapan palsu-red) kepada masyarakat,” kata
Sukamta, di Jakarta, Kamis (28/5).
Salah satu alasan penganuliran ini
adalah opini yang berkembang bahwa jika prajurit muslimah TNI berjilbab dapat
mengganggu soliditas. Menurut Sukamta, soliditas tidak selalu berarti
keseragaman, soliditas justru bisa lahir dari rasa hormat terhadap keberagaman
sesama prajurit.
“Doktrin TNI memberikan rasa
saling menghormati terhadap perbedaan yang ada pada prajurit. Saya percaya
anggota TNI telah dewasa terkait ekspresi keagamaan seseorang ini,” ujar
Politisi yang menyelesaikan S2 dan S3 di Manchester University UK, Inggris,
ini.
Lebih lanjut Sukamta menambahkan,
agar tidak terkesan PHP, sebaiknya Panglima TNI segera menuntaskan polemik ini
dengan cara merumuskannya ke dalam surat keputusan

“Saya mendesak kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan Surat
Keputusan (SKep) Panglima TNI untuk mengatur pembolehan prajurit muslimah TNI
mengenakan jilbab saat dinas”

Legislator dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini menjelaskan bahwa Peraturan
Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian
Pertahanan, salah satunya, memang mengatur tentang pakaian dinas prajurit TNI
secara umum, “namun, tidak ada pelarangan jilbab di situ”, tegas
Sukamta

Politisi kelahiran 47 tahun silam tersebut pun menjelaskan bahwa payung hukum
yang spesifik terkait pakaian dinas TNI terdapat di SKep Panglima TNI No
Skep/346/X/2004 tgl 5 Oktober 2004 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
Seragam TNI.

“Nah, kalau sekiranya Surat Keputusan tersebut tidak mengakomodasi
diperbolehkannya prajurit muslimah TNI berjilbab, ya semakin
perlulah dibuat Surat Keputusan baru yang menegaskan diperbolehkannya prajurit
muslimah TNI berjilbab saat dinas,” papar Sukamta.

Sebagai tulang punggung negara dalam
hal keamanan, masih kata Sukamta, TNI harus menjadi lembaga yang paling utama
dalam menjiwai dan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, sila
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menegaskan bahwa nilai-nilai agama
menjiwai sila-sila yang lain.
“Artinya,
jangan sampai kita mengkhianati Pancasila itu sendiri dengan tidak memberi
kebebasan kepada prajurit muslimah TNI untuk menjalankan perintah agamanya,”
tutupnya. (Wan)

LEAVE A REPLY