DPR cecer KPK terkait kasus Sumber Waras

0
68

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo. Foto : Kristianto Purnomo/Kompas.

JAKARTA, EDITOR.CO.ID- Komisi III DPR RI mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal
hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terkait dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret Gubernu DKI Jakarta, Basuki Tjaha Purnama atau Ahok.

Dalam hasil audit BPK ini ada temuan indikasi kerugian negara seberas
Rp 191,7 miliar dari proses pembelian lahan Sumber Waras oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil audit ini terkesan tidak
diindahkan oleh KPK.

Dalam pernyataannya KPK menegaskan belum ada indikasi perbuatan
melawan hukum dari proses pembelian lahan yang dipimpin oleh Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Daeng Muhammad mengatakan hasil audit BPK
biasanya digunakan sebagai salah satu alat bukti KPK, tapi di kasus
Sumber Waras, hasil audit BPK seperti tidak berarti apa-apa.

Menurutnya, ini dapat menjadi preseden buruk bagi hasil audit BPK
kalau di kasus Sumber Waras ini tidak dapat digunakan sebagai alat
bukti.

“Berarti audit BPK yang dulu digunakan sebagai alat bukti harus
diaudit ulang oleh KPK,” ujar Daeng daat rapat dengar pendapat umum di
Komisi III DPR RI, Rabu (15/6).

Anggota Komisi III dari fraksi PDIP, Junimart Girsang mengatakan
permintaan audit investigasi terhadap Sumber Waras sebetulnya datang
dari pimpinan KPK terdahulu. Namun, hasilnya justru seperti tidak
diperhatikan oleh pimpinan KPK saat ini.

Junimart memertanyakan apakah KPK sudah melakukan audit forensik
terhadap aliran dana Sumber Waras. Sebab, ada informasi bahwa dana yang
diterima pemilik Yayasan Sumber Waras hanya sekitar Rp 335 miliar, bukan
Rp 775 miliar. Jadi, seperti ada benturan antara KPK dengan BPK.

“Saya ingin kritisi, ini demi menjaga marwah dan kredibilitas masing-masing institusi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman
menegaskan KPK harus menindaklanjuti temuan BPK tersebut sebagai bahan
dalam kasus Sumber Waras ini.

Hal ini untuk tetap menjaga kredibilitas BPK sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit.

Benny menceritakan, sikap pimpinan KPK periode lalu yang begitu yakin
ada yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sumber
Waras ini.

Hal itu jelas berbeda dengan sikap pimpinan KPK saat ini yang justru
terkesan mengindahkan temuan BPK dan menyatakan belum ada perbuatan
melawan hukum dari pembelian Sumber Waras

“Temuan (BPK) ini mau diapakan? Kalau tidak betul, BPK harus memertanggungjawabkan,” tegasnya.(ROL)

LEAVE A REPLY