DPD Rampungkan RUU Wawasan Nusantara

0
123
I Wayan
Gede Pasek Suardika. Foto : Sorotnews.com

JAKARTA, EDITOR.CO.ID- Panitia
Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) merampungkan penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Wawasan Nusantara (RUU Wanu) beserta naskah akademiknya.

RUU
beserta naskah akademik ini terdaftar sebagai 37 RUU Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2015 yang merupakan usul inisiatif
PPUU DPD.

“Dalam kurun waktu yang relatif singkat, PPUU DPD menyelesaikan draft RUU beserta naskah akademiknya. Tinggal finishing touch.
Tahapan berikutnya, uji sahih di daerah-daerah,” Ketua PPUU DPD I Wayan
Gede Pasek Suardika (senator asal Bali) menyatakannnya dalam rapat
pleno PPUU DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari laman resmi DPD RI.
Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD
RI) Fraksi Partai Demokrat (F-PD) periode 2009-2014 ini mengatakan, Indonesia membutuhkan UU Wawasan Nusantara. Kebutuhan kita termasuk fundamental,
sangat mendasar.
Gede Pasek Suardika menyinggung
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3). 
Ihwal
pengajuan dan pembahasan RUU, UU 17/2014 menyatakan bahwa PPUU DPD
dapat melakukannya berdasarkan prolegnas dan Sidang Paripurna DPD
memutuskan RUU beserta naskah akademik itu sebagai usul inisiatif PPUU
DPD atau RUU yang berasal dari PPUU DPD. 
Mantan wartawan yang meliput di
wilayah Jawa Timur dan Bali ini berharap di akhir masa
sidang nanti, draft RUU beserta naskah akademiknya diputuskan Sidang
Paripurna DPD sebagai usul inisiatif.
“RUU
ini termasuk 37 RUU Prolegnas prioritas sebagai buah kesepakatan tiga
pihak, yakni DPR, DPD, dan Pemerintah (Presdien).” Oleh karena itu,
setelah uji sahih maka tahapan berikutnya adalah pimpinan DPD menyurati
pimpinan DPR yang tembusannya kepada Presiden guna menyampaikan RUU
beserta naskah akademik ini. Surat dimaksud juga menyebutkan PPUU DPD
yang mewakili DPD dalam pembahasan RUU beserta naskah akademik ketika
bersama DPR dan Presiden.”jelasnya.
Hasil kajian PPUU DPD menyimpulkan,
sistematika naskah akademik terdiri atas pembuka; teori dan praktik;
evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan; landasan filosofis,
sosiologis, dan yuridis; jangkauan, arah, dan lingkup materi; serta
penutup. Berdasaran naskah akademik itu, sistematika RUU terdiri atas
konsideran; ketentuan; ideologi, asas, fungsi, dan tujuan; lingkup;
wawasan nusantara bidang hukum, politik dan ketatanegaraan, ekonomi,
pengelolaan sumberdaya alam, sosial dan budaya, serta pertahanan dan
keamanan; kelembagaan; evaluasi dan analisa pelaksanaan; partisipasi;
pemantauan dan pengawasan; dan peralihan.(DPD).

LEAVE A REPLY