Dampak 17 Pulau Buatan di Teluk Jakarta

0
162

Oleh : Alan F. Koropitan*

Dalam kondisi tercemar berat di pesisir dan muara, muncul ide pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.  Apakah hal ini menjawab persoalan pencemaran? Hasil kajian Environmental Support Program, kerjasama BAPPENAS dan DANIDA pada 2011 memperlihatkan hasil simulasi sebelum dan sesudah ada pulau-pulau buatan (secara keseluruhan 17 pulau, bukan parsial per pulau).

Hasilnya adalah terjadi perlambatan kecepatan arus sehingga waktu cuci alami di sekitar pulau-pulau buatan akan bertambah. Akibatnya proses pengenceran sedimen, logam berat dan bahan organik akan semakin lama. Salah satu dampak misalnya, sedimentasi akan meningkat menjadi 50 – 60 cm/tahun di pesisir dan muara sehingga berpotensi terjadi penyumbatan dan meningkatkan banjir di daratan.

Jadi, keberadaan 17 pulau buatan akan memerangkap material apa saja yang masuk dari sungai-sungai. Ini yang membedakan Teluk Jakarta dengan proyek-proyek pulau buatan di negara lain.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah ingin menggabungkan dengan rencana pembangunan tanggul luar besar atau dikenal dengan Giant Sea Wall. sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Bagaimanakah dampak gabungan dari keberadaan pulau buatan dan tanggul luar ini?

Secara ringkas, rencana pembangunan NCICD dibagi menjadi 3 fase, yaitu: Fase A yang meliputi pembangunan tanggul di pantai untuk perlindungan banjir rob. Fase B fokus pada pembangunan tanggul laut luar bagian barat dan waduk besar. Fase C melanjutkan pembangunan tanggul luar sebelah timur.

Pembangunan fase A diperkirakan pada 2018 hingga 2025, sedangkan fase C rencananya dibangun pada 2030 hingga 2040, untuk mengantisipasi kenaikan muka laut dan amblesan tanah.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kenaikan muka laut global berdasarkan kajian-kajian yang ada sekitar 3 mm/tahun, sedangkan untuk Laut Jawa mencapai 7 mm/tahun. Bagaimana dengan amblesan tanah? B. Batubara memaparkan bahwa laju amblesan sangat bervariasi antara 1-28 cm/tahun (http://literasi.co/2017/01/jakarta-yang-ambles-dan-pendalaman-ide-ahok-tentang-penataan-ruang-jakarta/) dan ini tidak merata di seluruh Jakarta. Hal yang menarik adalah penyebab dari amblesan tanah tersebut, apakah ekstraksi air tanah besar-besaran atau hal lainnya (beban bangunan, tektonik, dll.)?

Untuk menjawab detail apa penyebab amblesan ini, maka pernah muncul dalam diskusi-diskusi publik usulan untuk melakukan kajian dengan titik sampel  yang lebih banyak, sehingga memperkecil kesalahan dalam interpolasi kontur. Namun tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini belum dilakukan, tapi sudah ada kesimpulan sebagaimana tertuang dalam NCICD. Ada hal yang kesannya melompat dari kebijakan ini.

Penyebab amblesan tanah?

Sekarang kita fokus ke penyebab amblesan. Jika memang benar penyebabnya adalah ekstraksi air tanah, maka solusinya menjadi jelas, harus dihentikan ekstraksi air tanah. Pengalaman beberapa kota seperti Bangkok, Houston, Mexico City, Osaka, San Jose, Shanghai, Tokyo, and Venice, menyebutkan bahwa penyebab utama penurunan muka tanah di wilayah mereka adalah akibat pengambilan air tanah saja sedangkan pengaruh lainnya bersifat minor.

Hal ini dipublikasikan oleh Holzer and Johnson (1985) di GeoJournal.  Langkah yang mereka ambil adalah mengontrol dengan ketat pengambilan air tanah serta membangun tanggul di pesisir. Malah Tokyo memperlihatkan bahwa setelah dihentikan pengambilan air tanah, penurunan muka tanah mereka berhenti.

Tapi kemudian muncul alasan lain bahwa jika dilarang ekstraksi air tanah, maka sumber air bersih untuk Jakarta tidak cukup sehingga perlu buat waduk besar di Teluk Jakarta (NCICD fase B dan C). Tentunya jika membangun waduk besar di daratan Jakarta perlu biaya mahal. Tapi jika kerjasama dengan wilayah sekitar serta membangun beberapa waduk kecil, maka tidak akan semahal yang dibayangkan. Dengan demikian, alasan membangun waduk besar bukanlah solusi.

Bagaimana jika penyebab amblesan tanah adalah beban bangunan dan tektonik? Ini dengan mudah disimpulkan bahwa Jakarta memang sudah tidak layak secara daya dukung lingkungan. Pembangunan pulau-pulau buatan dan NCICD di Teluk Jakarta tidak menjamin lolos dari amblesan tanah di lokasi tersebut. Ini tidak bisa dipaksakan, mau ekstraksi air tanah atau penyebab lainnya, NCICD dan pulau-pulau buatan bukanlah solusi.

Hasil kajian terbaru van der Wulp et al. (2016) yang dipublikasikan pada Marine Pollution Bulletin memperlihatkan bahwa justru keberadaan waduk besar (fase B dan C) dapat menjadi “comberan” besar jika tidak ada infrastruktur pengolahan air limbah perkotaan (Gambar 2). Hal ini sejalan dengan kajian KKP sebelumnya.

Bagaimana dengan pembangunan tanggul A, apakah ini relevan? Untuk jangka pendek iya, khususnya untuk mengantisipasi penurunan muka tanah di lokasi-lokasi yang ekstrim. Sesuai target rencana induk NCICD, tanggul A diharapkan selesai pada 2017. Selain itu, ada juga rencana jangka pendek yang harus dilakukan, yaitu meliputi perbaikan drainase perkotaan dan upaya memperlambat penurunan muka tanah.

Fokus pada restorasi

Sebetulnya, wacana pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Jakarta sudah digagas sejak orde baru, tetapi tidak pernah terwujud sampai kini. Adalah tugas pemerintah untuk membangun mulai dari sistem pengumpulan, pengolahan sampai dengan pembuangan akhir limbah. Tugas pemerintah juga untuk menyediakan akses pipa atau layanan air bersih kepada masyarakat. Ini lebih relevan ketimbang pembangunan tanggul besar (NCICD fase B dan C) yang biayanya jauh lebih mahal.

Selain itu, maksud pembangunan pulau-pulau buatan untuk menunjang biaya pembangunan tanggul besar juga tidak diperlukan, karena memang tidak layak secara lingkungan. Dengan fokus pada pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan pembenahan drainase perkotaan, maka itu sudah merupakan bagian dari restorasi Teluk Jakarta.

Sudah saatnya Teluk Jakarta dipulihkan setelah pembangunan yang intens sejak 1970-an sampai sekarang. Jika ini dilakukan, maka ekonomi baru yang muncul tidak kalah dengan ekonomi “reklamasi”. Penangkapan ikan, budidaya laut, wisata, nilai ekosistem, nilai sejarah, dan sebagainya akan lebih dinikmati masyarakat banyak.***

*Penulis adalah dosen kelautan IPB

 

LEAVE A REPLY