Anggota DPR Soroti Pembebasan Pajak Barang Mewah

0
96
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.

JAKARTA, TERKINI.CO- Kebijakan
Pemerintah untuk menghapus pajak beberapa jenis barang mewah dinilai sebagai hal
yang tidak masuk akal. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR
RI dari Fraksi PKS Ecky
Awal Mucharam di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Ecky, kebijakan
ini mencederai rasa keadilan
masyarakat khususnya wong cilik
yang sudah berkorban dengan
menanggung beban kenaikan harga-harga akibat dicabutnya subsidi BBM. “Keputusan Pemerintah
membebaskan pajak barang
mewah sangat tidak masuk akal. Kebijakan ini secara ekonomi kecil benefit-nya
dan social cost-nya besar,”
kata Ecky.
Pekan lalu Menteri
Keuangan (Menkeu) menetapkan Kebijakan
Pemerintah untuk menghapus pajak
beberapa jenis barang mewah. Pemerintah beralasan kebijakan
tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pembiayaan pajak
dan konsumsi dalam negeri sebab selama ini mereka memilih berbelanja di
luar negeri karena lebih murah dan tidak kena pajak.
Ecky menuturkan ada beberapa jenis konsumsi
yang motif-nya bukanlah kebutuhan riil. Tapi
motifnya lebih didorong hasrat
pengakuan akan status sosial atau ingin mendapat pujian. 
Mereka
yang punya uang akan
bernafsu memburu barang mewah terlepas dari harganya. Pada
kondisi ini, permintaan
tidak elastis terhadap harga. Sehingga tujuan pemerintah yang ingin menggerakan
konsumsi dengan membebaskan pajak barang mewah adalah
kontraproduktif.
 “Harga
berapapun akan mereka kejar itu. Malah
bisa jadi mereka menghindari barang-barang yang harganya lebih murah karena
tidak bergengsi,” kata Ecky.
Legislator asal Dapil Jabar
III (Kab Cianjur-Kota Bogor) ini menyarankan jika Pemerintah ingin menggairahkan
konsumsi, seharusnya
yang pajaknya dilepas atau bahkan disubsidi adalah barang kebutuhan rumah tangga
menengah kebawah.  
Menurut Ecky, perubahan harga sekecil apapun
akan mempengaruhi jumlah konsumsi mereka. “Okelah saya setuju jika
yang pajaknya dihapus adalah barang yang imbasnya bisa menggerakan produksi
dalam negeri seperti televisi atau alat-alat
elektronik kebutuhan rumah tangga,”
kata Ecky.
Anggota Komisi XI ini menegaskan
bahwa hal yang paling mendasar
adalah salah satu tujuan pajak adalah distribusi kue ekonomi,
yang kaya membantu yang miskin. Sehingga ada pemerataan dan tercipta keadilan
sosial. “Sekarang
malah sebaliknya, yang miskin subsidinya dicabut dan yang kaya pajaknya
dibebaskan. Padahal salah satu janji pemerintah adalah menurunkan gini
ratio 
(indeks ketimpangan–red). Nah sekarang bagaimana ceritanya ini?,” kata
Ecky. (Wan)


LEAVE A REPLY